JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan komitmennya dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah yang diinisiasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dukungan ini diwujudkan dengan penyediaan 79.925 hektare tanah yang berasal dari tanah terindikasi telantar untuk mendukung penyediaan kawasan permukiman rakyat.
“Kami memiliki tanah terindikasi telantar seluas 854.662 hektare yang berpotensi dimanfaatkan untuk program nasional. Dari total itu, 79.925 hektare kami identifikasi cocok untuk kawasan permukiman. Namun, untuk memastikan kesesuaiannya, para pelaku perumahan yang lebih paham. Kami berkomitmen, pada kuartal pertama tahun depan, kami akan paparkan dalam bentuk peta, ” ujar Nusron Wahid dalam Dialog Solusi Pendanaan Program Tiga Juta Rumah bertema Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, di Gedung AA Maramis II, Jakarta, Senin (16/12/2024).
Menteri Nusron menjelaskan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan peta topografi yang memuat lokasi tanah potensial untuk kawasan permukiman. “Pada kuartal pertama 2025, kami akan sampaikan detail peta topografi lengkap dengan lokasinya. Dengan begitu, para pelaku perumahan bisa menilai apakah cocok atau tidak untuk program ini. Proses pembuatan peta ini sedang berjalan karena memerlukan ketelitian tinggi, ” ujarnya.
Lebih lanjut, Nusron menegaskan bahwa tanah terindikasi telantar ini bersumber dari Tanah Cadangan Untuk Negara (TCUN) yang dihasilkan dari tanah-tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) dan eks Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang. “Semangat ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, di mana bumi, air, dan kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tanah tidak boleh dibiarkan menganggur, oleh sebab itu kami tawarkan untuk mendukung program ini, ” jelasnya.
Baca juga:
Ayo Pasang Patok Tanahmu!
|
Di sisi lain, Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengapresiasi langkah kolaboratif dari Kementerian ATR/BPN dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah. Menurutnya, penyediaan TCUN merupakan langkah strategis dalam mempercepat penyediaan perumahan layak bagi masyarakat.
“Selama dua bulan terakhir, kami intens berdiskusi dengan Pak Nusron. Beliau langsung menawarkan beberapa titik lokasi potensial untuk kawasan permukiman. Dukungan ini luar biasa, karena keberhasilan program ini memerlukan koordinasi lintas kementerian, perbankan, dan seluruh stakeholder perumahan, ” ungkap Maruarar Sirait.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di bawah koordinasi Kementerian PKP ini turut dihadiri berbagai pemangku kepentingan. Di antaranya perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian BUMN, World Bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta sejumlah pimpinan perbankan.
Program Tiga Juta Rumah ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan perumahan layak bagi masyarakat Indonesia, dengan memastikan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga pendukung berjalan optimal. (Hendi)